BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menerapkan strategi percepatan sejak awal tahun 2026, baik dalam hal pendapatan maupun serapan anggaran.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menegaskan bahwa sejak awal tahun pihaknya tidak memberi ruang bagi pola kerja lambat di lingkungan SKPD.
“Sejak awal kita sudah gaspol. Tidak ada alasan menunda pekerjaan. Kalau awal tahun lambat, pasti di akhir tahun kita kelabakan. Itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Hingga 31 Maret 2026, serapan anggaran tercatat sebesar Rp334.220.491.716 atau 14,14 persen dari total anggaran. Angka ini masih berpotensi meningkat, mengingat sejumlah komponen seperti BLUD, BOS, BOP PAUD, dan dana BOK masih dalam proses rekonsiliasi.
“Jangan tunggu akhir tahun baru bergerak. Pola lama seperti itu harus ditinggalkan. Kita dorong dari sekarang supaya ritmenya sehat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa capaian triwulan pertama menjadi fondasi penting bagi stabilitas keuangan daerah sepanjang tahun.
“Kalau triwulan pertama kita sudah kuat, maka triwulan berikutnya tinggal menjaga konsistensi. Tapi kalau awalnya lemah, beban akan menumpuk di belakang,” katanya.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi telah mencapai 18,75 persen dari target sebesar Rp775.973.225.816. Untuk komponen transfer, capaian bahkan lebih tinggi yakni 37,13 persen dari target Rp1.317.663.573.311.
Untuk memastikan percepatan berjalan optimal, BPKPAD juga menggelar coaching clinic kepada seluruh SKPD teknis.
“Kami tidak hanya memantau, tapi juga mendampingi. Namun pada akhirnya, kinerja tetap ditentukan oleh komitmen masing-masing SKPD. Target ini bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Edy.
Ia pun mengingatkan bahwa disiplin dalam penyerapan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perangkat daerah.
“Serapan anggaran itu mencerminkan kerja nyata. Kalau rendah, berarti ada yang tidak berjalan. Ini yang terus kita evaluasi,” pungkasnya. (Zahidi)
