Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
Fenomena Politik Kekerabatan di Tingkat Lokal
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik di Kalimantan Selatan menunjukkan kecenderungan menguatnya politik berbasis kekerabatan atau politik famili. Fenomena ini bukan sekadar persepsi, melainkan dapat dibaca melalui pola kemunculan figur-figur yang memiliki relasi keluarga dalam struktur kekuasaan. Politik tidak lagi sepenuhnya berbasis kompetisi gagasan dan kapasitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan genealogis yang membentuk jejaring kekuasaan tersendiri.
Politik famili dalam praktiknya tidak selalu tampak secara eksplisit. Ia bekerja melalui relasi sosial yang telah terbangun lama, yang kemudian dikapitalisasi dalam arena politik. Dalam konteks ini, keluarga menjadi semacam “modal sosial” yang mampu membuka akses terhadap kekuasaan. Ketika akses ini terakumulasi dalam lingkaran yang sama, maka kompetisi politik berpotensi menjadi tidak seimbang.
Secara normatif, tidak ada larangan bagi anggota keluarga untuk terlibat dalam politik. Demokrasi justru menjamin hak tersebut. Namun persoalan muncul ketika relasi kekerabatan tersebut bertemu dengan kekuatan modal dan jaringan patronase, sehingga menciptakan struktur kekuasaan yang sulit ditembus oleh aktor di luar lingkaran tersebut.
Kekuatan Modal dan Jaringan Patronase
Kekuatan modal menjadi faktor penting dalam memperkuat politik famili. Biaya politik yang tinggi menjadikan kontestasi elektoral tidak sepenuhnya inklusif. Kandidat yang memiliki dukungan finansial besar cenderung lebih unggul, terlebih jika didukung oleh jaringan keluarga yang telah mapan dalam kekuasaan.
Selain modal finansial, jaringan patronase juga memainkan peran strategis. Hubungan antara elite politik dan kelompok ekonomi menciptakan ekosistem yang saling menguatkan. Dalam sistem ini, loyalitas dibangun melalui distribusi sumber daya, bukan semata berdasarkan kesamaan visi.
Patronase ini tidak hanya terjadi di level elite, tetapi juga menjangkau hingga ke akar rumput. Dukungan politik seringkali dibangun melalui relasi timbal balik yang bersifat pragmatis. Dalam jangka pendek, pola ini efektif, tetapi dalam jangka panjang dapat melemahkan kualitas demokrasi.
Contoh Konkret di Kalimantan Selatan
Dalam konteks Kalimantan Selatan, pola politik famili dapat dilihat dari sejumlah figur yang memiliki relasi kekerabatan dalam struktur kekuasaan. Misalnya, Sandi Fitriannor yang dikenal sebagai putra dari Sahbirin Noor, turut menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang mencerminkan kesinambungan pengaruh dalam lingkaran kekuasaan.
Di sisi lain, terdapat pula figur-figur yang berada dalam orbit kekuasaan dan jaringan ekonomi, seperti H. Rahman yang menjabat sebagai komisaris di entitas bisnis tertentu. Kehadiran figur-figur semacam ini menunjukkan adanya irisan antara kepentingan ekonomi dan politik dalam membentuk konfigurasi kekuasaan.
Fenomena serupa juga terlihat pada Karlina, anak dari H. Muhidin, yang menjabat sebagai komisaris Bank Kalsel, serta Hari Wijaya yang merupakan menantu Muhidin dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin. Kehadiran beberapa anggota keluarga dalam posisi strategis ini memperlihatkan bagaimana jaringan kekerabatan dapat terhubung dengan struktur kekuasaan formal.
Ekspansi ke Wilayah Lain dan Kotabaru
Fenomena politik kekerabatan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga meluas ke daerah lain seperti Kotabaru. Dalam konteks ini, kepemimpinan H. Rusli sebagai bupati dapat dibaca sebagai bagian dari lanskap politik lokal yang dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan dan relasi sosial yang telah terbentuk sebelumnya.
Dalam pembacaan politik lokal, figur seperti H. Rusli tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jejaring yang lebih luas yang mencakup relasi sosial, ekonomi, dan politik. Jaringan ini menjadi faktor penting dalam membentuk dukungan dan legitimasi dalam kontestasi politik.
Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh struktur jaringan yang menopangnya. Dalam banyak kasus, kedekatan dengan jaringan kekuasaan menjadi faktor yang menentukan dalam meraih posisi politik.
Relasi Terselubung antara Politik dan Ekonomi
Selain relasi kekerabatan langsung, terdapat pula pola hubungan yang lebih terselubung antara kepala daerah dan kelompok ekonomi tertentu. Kedekatan ini dapat berbentuk relasi bisnis, dukungan politik, atau jejaring sosial yang saling terhubung dalam struktur kekuasaan.
Sejumlah kepala daerah di Kalimantan Selatan dalam pembacaan publik memiliki kedekatan dengan kelompok elite ekonomi berbasis sumber daya alam. Relasi ini tidak selalu terlihat secara formal, tetapi dapat ditelusuri melalui pola dukungan dan distribusi pengaruh dalam politik lokal.
Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “lingkar dalam kekuasaan”, di mana akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi menjadi terkonsentrasi. Dalam situasi seperti ini, demokrasi cenderung berjalan dalam ruang yang terbatas.
Dampak terhadap Demokrasi Lokal
Menguatnya politik famili berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Ketika kekuasaan terpusat pada kelompok tertentu, maka risiko penyalahgunaan wewenang akan meningkat, meskipun tidak selalu terjadi dalam setiap kasus.
Selain itu, ruang kompetisi politik menjadi semakin sempit. Aktor-aktor baru yang tidak memiliki akses terhadap jaringan kekerabatan atau patronase akan kesulitan untuk masuk ke dalam arena politik. Hal ini dapat menghambat regenerasi kepemimpinan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap demokrasi. Ketika masyarakat melihat adanya dominasi kelompok tertentu, kepercayaan terhadap sistem politik dapat menurun dan memicu apatisme.
Refleksi dan Jalan Keluar
Mengatasi persoalan ini membutuhkan langkah yang komprehensif, mulai dari reformasi sistem pendanaan politik, penguatan regulasi konflik kepentingan, hingga peningkatan transparansi dalam proses politik. Tanpa itu, dominasi jaringan tertentu akan sulit dikurangi.
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal keadilan dalam akses dan kompetisi. Menguatnya politik famili di Kalimantan Selatan menjadi pengingat bahwa tanpa kontrol publik yang kuat, kekuasaan dapat dengan mudah terkonsentrasi dalam lingkaran tertentu. Tantangannya adalah memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok yang memiliki modal dan jaringan.
Jalan keluar pertama terletak pada pembenahan sistemik, terutama dalam tata kelola pembiayaan politik. Transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai serta kampanye harus diperkuat agar tidak bergantung pada segelintir pemodal. Negara perlu hadir melalui skema pembiayaan politik yang lebih sehat, disertai mekanisme audit yang ketat dan terbuka. Dengan demikian, ketergantungan terhadap jaringan patronase dapat ditekan, dan ruang kompetisi menjadi lebih adil.
Selain itu, partai politik harus melakukan reformasi internal yang serius, khususnya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Seleksi kandidat tidak boleh hanya berbasis kedekatan keluarga atau jaringan, tetapi harus mengedepankan meritokrasi, kapasitas, dan integritas. Tanpa perubahan dari dalam partai, sulit berharap lahirnya kepemimpinan alternatif yang mampu memutus rantai politik kekerabatan yang terlalu dominan.
Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Peningkatan literasi politik, kesadaran kritis, dan keberanian untuk menilai kandidat secara rasional menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketika pemilih tidak lagi terjebak dalam loyalitas berbasis kedekatan atau patronase, maka struktur politik pun akan perlahan berubah. Pada akhirnya, masa depan demokrasi lokal sangat ditentukan oleh sejauh mana publik mampu menjadi pengawas aktif, bukan sekadar penonton dalam kontestasi kekuasaan.
