Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
Fenomena komunikasi pemerintah di era digital hari ini tidak lagi dapat dibaca hanya sebatas bagaimana pesan disampaikan, tetapi bagaimana publik merespons, memaknai, bahkan “mengadili” pesan tersebut di ruang sosial media. Ketika sebuah imbauan resmi pemerintah justru berubah menjadi bahan candaan, satire, hingga ejekan massal, maka persoalannya bukan lagi sekadar salah narasi atau kesalahan teknis komunikasi. Itu adalah gejala sosial-politik yang memperlihatkan adanya penurunan legitimasi simbolik dan kewibawaan pemerintah di mata publik. Dalam konteks kasus imbauan ucapan ulang tahun Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang menganjurkan masyarakat mengganti papan bunga dengan tanaman bunga atau tanaman buah, respons publik di media sosial justru bergerak ke arah yang sangat berbeda dari maksud awal kebijakan tersebut.
Niat awal imbauan itu sesungguhnya dapat dibaca sebagai upaya membangun budaya yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi simbolisme seremonial yang sering kali mubazir. Secara substansi, gagasan mengganti papan bunga dengan tanaman produktif bahkan memiliki pesan ekologis dan sosial yang cukup baik. Namun komunikasi publik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sebuah pesan pemerintah akan selalu bertemu dengan kondisi psikologis masyarakat, situasi ekonomi warga, persepsi publik terhadap elite kekuasaan, serta memori sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Ketika publik justru merespons dengan komentar seperti “lebih baik mie instan pang pak”, “susu aja”, atau sindiran lain bernada satire, maka sesungguhnya masyarakat sedang mengirim pesan sosial yang jauh lebih besar dibanding sekadar candaan internet biasa.
Dalam perspektif komunikasi politik, reaksi publik seperti itu menunjukkan adanya jarak emosional antara pemerintah dan realitas keseharian masyarakat. Pemerintah mungkin berbicara mengenai simbol penghormatan yang lebih estetik dan ramah lingkungan, tetapi masyarakat justru sedang memikirkan kebutuhan ekonomi yang jauh lebih mendasar. Ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat sedang tertekan, maka simbol-simbol seremonial elite akan mudah dibaca sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan realitas hidup rakyat. Jurgen Habermas menjelaskan bahwa legitimasi komunikasi publik hanya dapat terbentuk apabila terdapat keterhubungan rasional dan emosional antara penguasa dan masyarakat dalam ruang publik demokratis (Habermas, 2022).
Komentar “mie instan” yang ramai di media sosial sebenarnya sangat menarik dibaca dalam perspektif sosiologi politik. Itu bukan sekadar humor spontan netizen, melainkan refleksi sosial mengenai kondisi masyarakat hari ini. Mie instan dalam konteks tersebut menjadi simbol kebutuhan dasar rakyat, simbol ekonomi rumah tangga, dan simbol kesederhanaan hidup masyarakat bawah. Ketika publik menyebut lebih baik mengirim mie instan dibanding tanaman ucapan ulang tahun, sesungguhnya mereka sedang mengatakan bahwa kebutuhan riil masyarakat jauh lebih penting dibanding simbol penghormatan kepada elite politik. Di titik ini, media sosial berubah menjadi ruang ekspresi sosial yang sangat jujur.
Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan besar dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Dahulu, pesan pemerintah cenderung bersifat satu arah dan jarang mendapatkan respons terbuka dari publik. Kritik terhadap pejabat lebih banyak beredar dalam ruang terbatas seperti warung kopi, diskusi informal, atau percakapan personal. Namun media sosial telah menghancurkan sekat-sekat itu. Kini, setiap unggahan pemerintah langsung berhadapan dengan opini publik dalam waktu nyata. Manuel Castells menyebut era ini sebagai network society, yaitu kondisi ketika kekuasaan politik tidak lagi sepenuhnya mengontrol arus komunikasi karena masyarakat memiliki ruang produksi opini sendiri melalui jejaring digital (Castells, 2021).
Dalam situasi seperti ini, wibawa pemerintah tidak lagi dibangun semata-mata melalui jabatan formal, baliho besar, protokoler kekuasaan, atau simbol administratif lainnya. Wibawa lahir dari tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan sensitivitas pemerintah terhadap persoalan rakyat. Ketika masyarakat merasa pemimpin memahami kondisi mereka, maka imbauan sederhana pun akan dihormati. Namun ketika publik merasa pemerintah terlalu sibuk dengan simbolisme kekuasaan sementara rakyat bergelut dengan tekanan ekonomi sehari-hari, maka setiap pesan pemerintah berpotensi berubah menjadi bahan satire massal.
Fenomena satire politik di media sosial sebenarnya bukan hal baru dalam demokrasi modern. Satire muncul ketika masyarakat merasa ruang kritik formal tidak cukup efektif untuk menyampaikan keresahan mereka. Humor akhirnya menjadi alat perlawanan sosial paling aman sekaligus paling viral. Mikhail Bakhtin dalam teori carnivalesque menjelaskan bahwa humor publik sering menjadi mekanisme sosial untuk membalik hierarki kekuasaan dan menertawakan simbol-simbol otoritas yang dianggap terlalu jauh dari realitas rakyat (Bakhtin, 1984). Dalam konteks ini, komentar-komentar netizen terhadap imbauan pemerintah memperlihatkan bagaimana masyarakat menggunakan humor untuk mengekspresikan jarak psikologis mereka terhadap elite kekuasaan.
Pemerintah tentu tidak boleh alergi terhadap kritik atau satire publik. Dalam demokrasi digital, komentar netizen justru sering kali menjadi indikator paling jujur mengenai persepsi masyarakat. Persoalannya bukan apakah masyarakat bercanda atau tidak, melainkan mengapa sebuah imbauan yang sebenarnya sederhana justru memancing gelombang satire begitu besar. Itu artinya ada persoalan persepsi, sensitivitas komunikasi, dan mungkin juga akumulasi ketidakpercayaan publik terhadap simbol-simbol kekuasaan.
Kondisi ekonomi masyarakat hari ini menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, tekanan ekonomi rumah tangga, lapangan kerja yang semakin kompetitif, dan daya beli masyarakat yang melemah, publik cenderung lebih sensitif terhadap pesan-pesan pemerintah yang dianggap kurang menyentuh kebutuhan riil rakyat. Karena itu, momentum komunikasi menjadi sangat penting. Pesan yang sebenarnya baik sekalipun dapat kehilangan resonansi sosial apabila tidak sesuai dengan kondisi psikologis masyarakat.
Dalam perspektif politik simbolik, pejabat publik hari ini tidak hanya dinilai berdasarkan kebijakan formal mereka, tetapi juga berdasarkan kemampuan membaca suasana batin masyarakat. Kesalahan terbesar pemerintah modern sering kali bukan pada niat kebijakan, melainkan pada ketidakmampuan memahami persepsi publik. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui kemampuan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat, bukan sekadar melalui otoritas formal negara (Bourdieu, 1991). Ketika legitimasi simbolik melemah, maka pesan pemerintah akan lebih mudah dipelesetkan, diparodikan, bahkan kehilangan makna di ruang publik.
Media sosial juga memperlihatkan bahwa masyarakat hari ini semakin kritis terhadap budaya seremonial pejabat. Publik mulai mempertanyakan relevansi simbol-simbol penghormatan yang dianggap terlalu elitis di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ini bukan semata persoalan anti pejabat, tetapi refleksi perubahan budaya politik masyarakat yang semakin pragmatis dan realistis. Rakyat ingin melihat pemerintah lebih dekat dengan problem keseharian mereka dibanding sibuk membangun simbol-simbol pencitraan kekuasaan.
Karena itu, fenomena imbauan yang berubah menjadi ejekan seharusnya tidak dibaca secara defensif oleh pemerintah. Ini justru menjadi alarm sosial yang penting bahwa komunikasi publik membutuhkan empati, sensitivitas momentum, dan kemampuan memahami realitas psikologis masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa era digital membuat legitimasi kekuasaan menjadi jauh lebih cair dan rentan diuji setiap hari oleh opini publik.
Pada akhirnya, wibawa pemerintah tidak dapat dipaksakan melalui simbol formal atau protokol kekuasaan. Wibawa lahir ketika rakyat merasa dihargai, dipahami, dan benar-benar diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika komunikasi pemerintah kehilangan empati sosial, maka ruang publik digital akan dengan cepat mengubah pesan resmi menjadi bahan candaan massal. Dan di situlah sesungguhnya kita sedang melihat satu gejala penting dalam demokrasi modern: ketika rakyat tidak lagi takut mengolok kekuasaan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya komunikasi pemerintah, tetapi legitimasi moral kekuasaan itu sendiri.
Daftar Referensi
1. Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Polity Press, 2022.
2. Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Wiley, 2021.
3. Bakhtin, Mikhail. Rabelais and His World. Indiana University Press, 1984.
4. Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Harvard University Press, 1991.
5. Chomsky, Noam. Media, Power and Democracy. New York, 2023.
6. Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Routledge, 2021.
