Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, President International Institute of Influencers Indonesia, Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant)
John Bright pernah melontarkan istilah flogging the dead horse, sebuah metafora politik yang menggambarkan usaha keras yang dilakukan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah kehilangan daya hidup dan arah substansinya. Memukul kuda mati tidak akan membuatnya bangkit, sekeras apa pun cambuk diarahkan. Dalam konteks politik kontemporer Indonesia, metafora itu terasa relevan untuk membaca situasi sosial-politik hari ini, terutama ketika publik menyaksikan bagaimana kekuasaan bergerak dengan energi besar, ambisi tinggi, dan propaganda populis yang massif, tetapi pada saat yang sama terlihat gagap menghadapi kompleksitas persoalan sosial-ekonomi kewarganegaraan yang semakin kusut. Rezim bekerja sangat gaduh di permukaan, namun hasil strukturalnya sering kali tidak berbanding lurus dengan besarnya energi politik yang dipertontonkan.
Istilah “rezim gemoy” yang berkembang di ruang publik sebenarnya bukan sekadar istilah satir politik biasa, tetapi refleksi psikologi sosial masyarakat terhadap gaya kekuasaan yang mengandalkan pencitraan populis, simbol emosional, dan pendekatan komunikasi yang cair di tengah tekanan ekonomi rakyat yang semakin berat. Politik hari ini tidak lagi hanya bergerak melalui pidato ideologis dan gagasan besar, tetapi melalui produksi citra, gestur visual, dan narasi kedekatan emosional dengan rakyat. Pemimpin diproduksi seperti figur hiburan yang harus terus terlihat lucu, akrab, santai, dan populis di hadapan publik. Namun di balik seluruh pertunjukan visual itu, rakyat tetap menghadapi realitas mahalnya kebutuhan hidup, lapangan kerja yang sempit, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kepastian masa depan sosial mereka.
Di titik inilah muncul paradoks besar demokrasi populis modern. Kekuasaan terlihat sangat aktif bergerak, tetapi arah geraknya sering tampak tidak terstruktur secara strategis. Negara sibuk memproduksi simbol optimisme, tetapi kesulitan menghadirkan transformasi sosial-ekonomi yang benar-benar terasa secara merata. Banyak kebijakan terlihat besar dalam pencitraan, namun lemah dalam desain implementasi. Program diumumkan secara spektakuler, tetapi koordinasi birokrasi sering berantakan. Narasi nasionalisme ekonomi terus dibangun, tetapi ketergantungan terhadap oligarki ekonomi dan kekuatan modal tetap sangat dominan dalam struktur kekuasaan.
Fenomena ini ibarat berenang di kolam becek. Semakin banyak gerakan dilakukan, lumpur justru semakin keruh dan arah gerakan semakin sulit dikendalikan. Negara bergerak cepat dalam produksi kebijakan, tetapi sering terlihat kehilangan prioritas strategis dalam merapikan fondasi sosial-ekonomi kewarganegaraan. Persoalan pangan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketimpangan digital, hingga krisis kelas menengah tidak diselesaikan secara mendalam, melainkan lebih banyak ditangani melalui pendekatan populisme jangka pendek yang bersifat kosmetik dan elektoral.
Dalam perspektif politik ekonomi, situasi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara nafsu kekuasaan dan kapasitas institusional negara. Ambisi politik besar membutuhkan birokrasi yang kuat, tata kelola yang disiplin, dan desain kebijakan berbasis riset yang matang. Namun ketika kekuasaan lebih sibuk mengelola popularitas dibanding memperkuat kapasitas institusi, maka negara akan mengalami gejala over-politicization, yaitu situasi ketika hampir semua kebijakan lebih diarahkan untuk kepentingan pencitraan politik dibanding penyelesaian masalah secara sistemik.
Akibatnya, ruang publik dipenuhi ledakan slogan, tetapi miskin konsolidasi kebijakan jangka panjang. Negara tampak sangat sibuk bekerja, tetapi masyarakat tidak benar-benar merasakan stabilitas sosial-ekonomi yang kuat. Di satu sisi pemerintah ingin tampil sebagai rezim kuat dan cepat bekerja, tetapi di sisi lain publik menyaksikan koordinasi kebijakan yang sering berubah-ubah, komunikasi politik yang tumpang tindih, serta munculnya berbagai kontroversi yang memperlihatkan lemahnya konsolidasi pemerintahan itu sendiri.
Dalam konteks sosial-ekonomi kewarganegaraan, persoalan terbesar sebenarnya bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi kualitas hubungan negara dengan rakyatnya. Kewarganegaraan modern tidak cukup hanya diukur melalui bantuan sosial dan distribusi program populis, tetapi melalui kemampuan negara menciptakan rasa aman sosial, kepastian ekonomi, akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang adil, dan kesempatan hidup yang setara bagi seluruh warga negara. Persoalannya, negara hari ini terlihat lebih sibuk membangun loyalitas politik masyarakat dibanding membangun kemandirian sosial-ekonomi rakyat secara struktural.
Fenomena bantuan sosial misalnya, dalam banyak kasus lebih sering tampil sebagai instrumen populisme politik dibanding bagian dari desain besar reformasi kesejahteraan sosial jangka panjang. Bantuan memang penting dalam situasi tertentu, tetapi ketika terlalu dijadikan alat legitimasi politik, maka rakyat akan terus dipelihara dalam ketergantungan tanpa pernah benar-benar dibangun kapasitas ekonominya secara mandiri. Negara akhirnya bergerak dalam pola paternalistik: rakyat diberi bantuan agar tetap loyal, sementara struktur ketimpangan ekonomi yang melahirkan kemiskinan tidak disentuh secara serius.
Di sisi lain, rezim populis modern juga sangat bergantung pada industri persepsi digital. Media sosial menjadi arena utama produksi legitimasi kekuasaan. Kritik dikelola melalui buzzer politik, citra pemimpin dipoles secara visual, dan opini publik diarahkan melalui propaganda digital yang masif. Akibatnya, demokrasi lebih sibuk mengelola persepsi dibanding membangun kualitas substansi pemerintahan. Politik berubah menjadi industri pencitraan permanen yang membutuhkan konsumsi emosional publik setiap hari.
Yang lebih mengkhawatirkan, dalam situasi seperti ini oposisi politik juga sering gagal menghadirkan alternatif yang benar-benar kuat. Banyak oposisi hanya bergerak dalam kritik retoris tanpa menawarkan desain perubahan yang jelas. Akibatnya, ruang demokrasi terjebak dalam pertarungan narasi yang dangkal tanpa perdebatan serius mengenai masa depan sosial-ekonomi bangsa. Publik akhirnya dipaksa memilih antara populisme kekuasaan atau kemarahan oposisi, sementara persoalan struktural rakyat tetap tidak terselesaikan.
Fenomena “nafsu besar, tenaga berantakan” sebenarnya menggambarkan problem klasik negara berkembang yang terlalu cepat membangun ambisi politik besar tanpa memperkuat fondasi institusi negara secara matang. Ambisi geopolitik tinggi, proyek nasional besar, dan narasi kebangkitan ekonomi memang penting untuk membangun optimisme nasional. Namun tanpa kapasitas birokrasi yang profesional dan tata kelola yang disiplin, seluruh ambisi besar itu berisiko berubah menjadi proyek simbolik yang tidak memiliki dampak struktural jangka panjang bagi rakyat.
Dalam sejarah politik dunia, banyak rezim populis tumbuh dengan sangat kuat melalui kedekatan emosional dengan rakyat, tetapi perlahan mengalami kelelahan politik ketika realitas sosial-ekonomi tidak kunjung membaik secara signifikan. Popularitas dapat dibangun melalui simbol dan pencitraan, tetapi legitimasi jangka panjang hanya dapat dipertahankan melalui keberhasilan nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ketika rakyat mulai merasakan tekanan ekonomi yang terus meningkat, maka simbol populisme perlahan kehilangan daya magisnya.
Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan penting tersebut. Di satu sisi publik masih menikmati optimisme visual dari politik populis yang cair dan komunikatif. Namun di sisi lain masyarakat mulai menghadapi kecemasan ekonomi yang nyata: harga kebutuhan hidup meningkat, lapangan kerja berkualitas terbatas, kelas menengah mulai tertekan, dan generasi muda menghadapi ketidakpastian masa depan yang semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, negara membutuhkan lebih dari sekadar pencitraan politik. Negara membutuhkan kapasitas teknokratis dan keberanian reformasi struktural yang nyata.
Karena itu, tantangan terbesar rezim hari ini bukan bagaimana terus memproduksi popularitas, tetapi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang benar-benar efektif dan berpihak kepada kualitas hidup warga negara. Politik tidak boleh terus bergerak dalam logika pertunjukan tanpa kedalaman strategi sosial-ekonomi yang jelas. Sebab rakyat pada akhirnya tidak hidup dari slogan, tetapi dari stabilitas harga pangan, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan rasa aman terhadap masa depan mereka sendiri.
Pada akhirnya, metafora flogging the dead horse menjadi peringatan penting bahwa energi politik sebesar apa pun akan sia-sia apabila diarahkan pada pendekatan yang salah. Memukul lebih keras tidak akan menghidupkan kembali sistem yang rapuh apabila fondasi institusinya tidak diperbaiki secara serius. Dan ketika negara terus berenang di kolam becek populisme tanpa keberanian membersihkan lumpur struktural yang mengotori sosial-ekonomi kewarganegaraan, maka yang lahir bukan kebangkitan nasional yang kokoh, melainkan kelelahan sosial yang perlahan menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dan negara itu sendiri.
