Banjarmasin 500 Tahun: Antara Seremoni Sejarah dan Realita Kemiskinan

Banjarmasin 500 Tahun: Antara Seremoni Sejarah dan Realita Kemiskinan

BANJARMASIN – Menjelang momentum 500 tahun Kota Banjarmasin, sejumlah kalangan mulai mempertanyakan sejauh mana usia panjang kota tersebut benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Akademisi dan pengamat kebijakan publik Kalimantan Selatan, Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si menilai perayaan setengah milenium Banjarmasin jangan hanya berhenti pada seremoni dan romantisme sejarah semata.

Menurut Uhaib, usia 500 tahun seharusnya menjadi ruang refleksi besar mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat kota saat ini. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari kemiskinan perkotaan, ketimpangan sosial, persoalan lingkungan, hingga terbatasnya akses ekonomi masyarakat kecil.

“Lima abad itu bukan usia pendek. Harusnya sebuah kota sudah memiliki kematangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tapi realitanya, kita masih melihat kemiskinan, kawasan padat, kesenjangan ekonomi, dan masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi sehari-hari,” ujar Uhaib, Minggu (24/5/2026).

Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan itu pun mengatakan, selama ini perayaan hari jadi kota cenderung dipenuhi agenda seremonial seperti festival, panggung hiburan, baliho ucapan, dan kegiatan simbolik lainnya. Namun di sisi lain, masyarakat kecil masih menghadapi persoalan biaya hidup yang semakin berat.

“Jangan sampai 500 tahun hanya menjadi pesta simbolik elite dan seremoni sejarah, sementara rakyat masih sibuk memikirkan harga beras, biaya sekolah, pekerjaan, dan kebutuhan hidup harian,” katanya.

President International Institute of Influencers Indonesia itu juga menilai Banjarmasin memang mengalami perkembangan fisik dan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat bawah.

Menurutnya, sebagian masyarakat masih hidup dalam ekonomi informal yang rentan, seperti pedagang kecil, pekerja harian, nelayan sungai, hingga sektor usaha mikro yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi harian.

“Banjarmasin terlihat tumbuh secara fisik, pusat bisnis bertambah, kawasan komersial berkembang. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi survival economy, bekerja hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Center for Research and Political Marketing Consultant itu turut menyoroti masih adanya kawasan permukiman padat dan persoalan lingkungan perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Identitas Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai, kata dia, seharusnya tidak hanya menjadi simbol budaya dan pariwisata, tetapi juga harus berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat bantaran sungai.

“Jangan sampai sungai hanya dijadikan romantisme wisata dan identitas kota, sementara masyarakat di bantaran sungai masih menghadapi persoalan sanitasi, ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain itu, Uhaib menilai momentum 500 tahun seharusnya dijadikan evaluasi terhadap arah pembangunan kota ke depan. Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah kota tidak cukup hanya dilihat dari megahnya infrastruktur atau meriahnya perayaan ulang tahun daerah.

“Ukuran kota maju itu bukan hanya soal festival dan pencitraan pembangunan, tapi sejauh mana rakyatnya hidup layak, punya pekerjaan, akses pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan rasa aman secara ekonomi,” katanya lagi.

Ia juga menyoroti kondisi generasi muda di Banjarmasin yang dinilai masih menghadapi tantangan ekonomi cukup besar, terutama terkait lapangan pekerjaan dan mobilitas sosial.

“Anak-anak muda hari ini banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Ini harus menjadi perhatian serius. Kota tidak boleh hanya tumbuh untuk kelompok tertentu saja,” ujarnya.

Uhaib berharap momentum 500 tahun Banjarmasin dapat menjadi refleksi kolektif seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat sipil untuk membangun kota yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Jangan sampai usia 500 tahun hanya megah dalam pidato dan baliho, tetapi rakyatnya masih mendayung hidup di tengah arus kesulitan ekonomi yang tidak kunjung selesai,” pungkasnya.
Lebih baru Lebih lama